sahabatPers
SahabatPers – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Selatan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumsel hari ini.Palembang,kamis (20/02/2025).
Presiden mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Ilham Mengatakan ,kawan kawan mahasiswa sudah sepakat mereka akan turun aksi pada tanggal 20 februari 2025.
“Kita sepakat akan menggelar Aksi di simpang lima DPRD Provinsi Sumsel ,dengan massa 1000 orang.” Kata Ilham saat dikonfirmasi Rabu (19/02/2025)
Mereka menolak pemotongan anggaran pendidikan yang dianggap sebagai ancaman serius bagi investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Menurut mahasiswa, pendidikan yang kuat adalah kunci utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa delapan tuntutan utama yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan masyarakat luas:
- Penolakan Pemotongan Anggaran Pendidikan
Mahasiswa menolak kebijakan pemotongan anggaran di semua tingkatan pendidikan karena dapat menghambat kemajuan pendidikan dan menciptakan ketimpangan akses. - Pemenuhan Hak Dosen dan Tenaga Pendidik
Para mahasiswa menuntut pemerintah segera memenuhi hak-hak dosen, termasuk tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik lainnya yang sering kali mengalami keterlambatan pembayaran. - Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program ini, menekankan pentingnya transparansi dan dampak nyata bagi masyarakat agar tidak hanya menjadi kebijakan simbolis tanpa manfaat konkret. - Penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lingkungan Kampus
Mereka menolak penerbitan IUP di lingkungan kampus karena dinilai akan merusak lingkungan akademik, melanggar independensi universitas, dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. - Penolakan Revisi Tata Tertib DPR RI
Mahasiswa menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, terutama Pasal 288A Ayat 1, yang dianggap mengurangi partisipasi publik dalam mengawasi kinerja legislatif dan melemahkan prinsip demokrasi. - Penolakan Revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan
Mereka menolak revisi terhadap UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Kejaksaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih hukum serta memberikan kewenangan berlebih kepada kejaksaan. - Evaluasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Mahasiswa meminta transparansi dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan IKN, mengingat alokasi dana yang sangat besar perlu diawasi dengan ketat. - Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Mereka juga mengusulkan evaluasi terhadap Inpres ini dan mendesak adanya aturan turunan yang lebih jelas untuk memastikan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.
Gelombang Kritik dari Mahasiswa
Aksi ini tidak hanya menjadi bentuk perlawanan terhadap pemotongan anggaran pendidikan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menguntungkan segelintir elite. Beberapa poster dan spanduk yang dibawa mahasiswa dalam aksi ini bertuliskan:
- “Untuk apa perut kenyang jika kita dibodohi?”
- “Hemat uang atau perkaya elite di atas?”
- “Kukira perut saja yang besar, ternyata menteri juga besar.”
- “Indonesia gawat pendidikan!”
Aksi ini diperkirakan akan berlangsung sepanjang hari dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi hingga tuntutan mereka didengar dan dipenuhi oleh pemerintah.
(Reporter: Yusrah | Redaksi: Sahabat Pers )
