Palembang – SahabatPers,

Puluhan kader dan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Palembang kembali menyuarakan aspirasi publik melalui aksi Mimbar Bebas yang digelar di depan kantor DPRD Kota Palembang, Minggu (15/02/2026). Aksi ini menjadi bentuk konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam orasi yang berlangsung tertib dan damai, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Fokus utama aksi kali ini adalah mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menyoroti persoalan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada layanan BPJS Kesehatan.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

PMII menilai bahwa program MBG sebagai kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan kelompok rentan memang memiliki niat baik. Namun dalam praktiknya, mahasiswa menemukan berbagai catatan kritis, mulai dari distribusi yang belum merata, mekanisme pengawasan yang dinilai lemah, hingga persoalan teknis di lapangan.

Ketua PC PMII Kota Palembang, Indra Kusumah, dalam pernyataannya menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti penolakan terhadap program, melainkan upaya perbaikan agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.

“Kami tidak menolak program yang bertujuan baik untuk masyarakat. Namun pemerintah harus berani mengevaluasi secara menyeluruh. Program sebesar MBG tidak boleh berjalan tanpa pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan keterlibatan publik. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tegas Indra dalam orasinya.

Menurutnya, kualitas pendidikan nasional tidak hanya berbicara soal asupan gizi, tetapi juga menyangkut fasilitas belajar, kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan harus dikelola secara optimal dan tepat guna.

“Kalau kita berbicara pendidikan, maka kita berbicara masa depan bangsa. Program apa pun yang menyentuh dunia pendidikan harus melalui perencanaan matang, berbasis data, serta melibatkan sekolah dan masyarakat secara aktif,” tambahnya.

Sorotan terhadap Penonaktifan BPJS PBI

Selain MBG, isu lain yang tak kalah penting adalah persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu. PMII menilai masih terdapat warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan, namun kepesertaannya dinonaktifkan akibat persoalan administratif dan validasi data.

Mahasiswa menilai kondisi ini berpotensi melanggar hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, warga baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat membutuhkan layanan medis mendesak.

Indra menyebutkan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kelompok rentan.

“Jaminan kesehatan adalah hak konstitusional warga negara. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban karena lemahnya sinkronisasi data atau kesalahan administratif. Pemerintah harus segera melakukan verifikasi ulang secara transparan dan berpihak kepada masyarakat miskin,” ujarnya.

PMII juga meminta pemerintah daerah untuk proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.

Peran Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial

Aksi Mimbar Bebas ini disebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. PMII menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah, sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.

Dalam pernyataan penutupnya, Ketua PC PMII Kota Palembang menyampaikan bahwa gerakan mahasiswa bukanlah gerakan seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi sosial.

“Mahasiswa harus hadir di tengah masyarakat, menjadi penyambung suara rakyat. Kami akan terus mengawal kebijakan publik agar benar-benar menghadirkan keadilan sosial. Kritik kami adalah bentuk cinta kepada bangsa dan negara,” tutup Indra.

Aksi tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. PMII berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi semata, melainkan menjadi bahan pertimbangan konkret bagi para pemangku kebijakan.