Palembang,sahabatpers — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palembang menyoroti persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Kota Palembang. Isu tersebut menjadi salah satu tuntutan utama dalam Aksi Mimbar Bebas yang digelar di kawasan Taman Simpang Lima, depan DPRD Kota Palembang, pada Minggu (15/2/2026).

PMII menilai banjir yang berulang di berbagai titik menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem tata ruang, pengelolaan drainase, serta perencanaan pembangunan kota yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan dan keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko kesehatan.
Orator aksi, M. Geisko, menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus segera ditangani secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
“Banjir yang terus terjadi di Kota Palembang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola lingkungan dan sistem drainase. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan memastikan pembangunan yang dilakukan tidak memperburuk kondisi lingkungan. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ketua Umum PC PMII Kota Palembang, Indra Kusumah, mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengambil langkah konkret melalui audit tata ruang dan perbaikan sistem drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera bertindak cepat, tepat, dan transparan dalam menangani persoalan banjir. Audit tata ruang, perbaikan drainase, serta pengawasan pembangunan harus menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, PMII juga menyatakan dukungan penuh terhadap setiap langkah strategis dan kebijakan progresif yang diambil Pemerintah Kota Palembang dalam upaya mengatasi banjir dan memperbaiki sistem tata kelola lingkungan.
“Kami mendukung Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan pembenahan tata ruang dan sistem drainase secara komprehensif. PMII siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan serta mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambah Indra.
PMII menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, termasuk melalui penguatan infrastruktur drainase, pengawasan ketat terhadap pembangunan, serta perencanaan tata ruang yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui tuntutan tersebut, PMII Kota Palembang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah, sekaligus mendukung pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata guna memberikan perlindungan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kota Palembang.