sahabatPers
Palembang, SahabatPers.com— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Provinsi Sumatra Selatan kota Palembang. Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap situasi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang hingga kini masih dilanda konflik bersenjata, aksi berlangsung pada Jum’at (30/05/2025)
Dengan membawa spanduk, poster, dan orasi penuh semangat, massa aksi menyuarakan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di luar Papua, harus membuka mata atas kondisi yang selama ini terjadi di Tanah Papua.
“Papua dari dulu sampai sekarang tidak pernah benar-benar baik-baik saja. Konflik bersenjata terus terjadi, dan korban utamanya adalah warga sipil tak berdosa. Kami hadir di sini untuk menyampaikan kepada seluruh warga Palembang dan Indonesia bahwa sudah waktunya peduli,” ujar Nehemia Tepimbu, Koordinator Aksi.
Aksi ini merespons laporan lapangan yang dirilis KOMPAS pada 13 Mei 2025, yang mencatat adanya korban jiwa, luka-luka, dan warga hilang akibat kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dan aparat keamanan Indonesia di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Tuntutan dan Solidaritas
Dalam pernyataan resmi, KOMPAS menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud solidaritas mahasiswa Papua se-Sumatera dalam menuntut keadilan dan perlindungan HAM bagi warga Papua. Mereka menyampaikan
10 poin tuntutan utama, antara lain:
- Hentikan segala bentuk kekerasan dan operasi militer terhadap rakyat Papua.
- Tarik pasukan keamanan dari wilayah-wilayah sipil.
- Berikan ruang bagi rakyat Papua untuk menentukan masa depan mereka tanpa intimidasi.
- Hentikan eksploitasi sumber daya alam Papua oleh oligarki.
- Bebaskan seluruh tahanan politik Papua.
- Evaluasi dan ganti Menteri HAM yang dinilai abai terhadap kondisi Papua.
- Tuntaskan kasus penembakan warga sipil di Intan Jaya.
- Tolak segala bentuk intimidasi terhadap rakyat Papua.
- Kembalikan warga sipil yang ditahan dan mengungsi.
- Tegaskan bahwa warga sipil bukan musuh negara; mereka harus dilindungi.
Aksi Damai dan Terkoordinasi
Ketua KOMPAS, Alpian Tebai, menambahkan bahwa aksi dilakukan dengan tertib dan telah dikoordinasikan dengan aparat keamanan.
“Kami menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme. Ini adalah aksi damai. Kami ingin menyampaikan pesan moral dan kemanusiaan. Harapan kami, pemerintah tidak menutup mata,” ujarnya.
Massa aksi berharap suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan langkah konkret oleh pemerintah pusat dan pihak berwenang, demi terciptanya perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua.(luluk)
