sahabatPers
Palembang,Sahabat – Pers Aliansi Mahasiswa Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan pada pagi hari ini. Aksi tersebut bertujuan untuk menyoroti dua isu besar yang dianggap kontroversial, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan perampasan aset bagi koruptor. Para mahasiswa menuntut agar kedua isu tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan legislatif Kegiatan Demonstrasi ini berlangsung Di Gedung DPRD Prov Sumsel Palembang, 25-03/2025.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan, termasuk penolakan terhadap RUU TNI yang dianggap memperluas kewenangan militer dalam ranah sipil, serta permintaan agar pemerintah serius dalam menerapkan hukuman yang tegas terhadap koruptor, termasuk perampasan aset hasil korupsi.
Koordinator aksi, Reyhan, dalam orasinya menyatakan bahwa RUU TNI dapat menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat sipil, karena memberi kekuatan yang berlebihan kepada militer dalam berbagai urusan sipil. “Kami menolak keras RUU TNI yang dapat merusak prinsip demokrasi dan mengancam kebebasan rakyat. Tentara seharusnya fokus pada tugas pokoknya, bukan masuk ke ranah yang seharusnya menjadi domain sipil,” tegas Reyhan.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Sumsel juga menuntut agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pemberantasan korupsi, khususnya dalam hal perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Mereka meminta agar tindak korupsi tidak hanya dihukum dengan penjara, tetapi juga dengan cara menyita seluruh aset yang diperoleh secara ilegal oleh para pelaku korupsi. “Korupsi merusak negara, dan koruptor harus kehilangan seluruh hartanya sebagai efek jera,” ujarnya.
Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa ini menyebabkan keramaian di sekitar Gedung DPRD Sumsel, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Meskipun sempat terjadi ketegangan kecil antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, aksi ini berlangsung damai. Beberapa perwakilan DPRD Sumsel akhirnya menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Ketua DPRD Sumsel, ANDIE DINIALDIE menyatakan bahwa pihaknya akan membawa tuntutan tersebut ke rapat internal untuk dibahas lebih lanjut. “Kami memahami kekhawatiran mahasiswa terhadap RUU TNI, Saya juga menolak dengan di sah kan RUU TNI ini karena ini merupakan sejarah yang terulang kembali karena kami juga pernah berdiri disini melakukam demonstrasi seperi adek-adek mahasiswa pada hari ini oleh sebab itu kami selaku perwakilan rakyat daerah provinsi sumatra selatan mengutuk keras dan tegas menoloak UU TNI yang di sahkan ini, kami juga mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi, termasuk perampasan aset bagi koruptor. Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan hal ini dapat ditangani dengan baik, kami juga akan memfasilitasi untuk adek-adek Mahasisiwa yang melakukan demonstrasi pada ini hari untuk menyampaikan aspirasi nya ke pihak DPR RI (pusat) ,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumsel kurang lebih ada sepuluh BEM yang tergabung jadi demontrasi ini semakin vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Para mahasiswa berharap bahwa isu-isu yang mereka angkat mendapat perhatian yang serius dari pihak legislatif dan eksekutif untuk kemajuan Sumatra Selatan dan Indonesia secara keseluruhan.
(fathur)
